DEWAN AGUNG BISA DIISI MANTAN PRESIDEN, JOKOWI MASIH LATAH BERKUASA? | Didi Lionrich | APELO | #002
18.5 هزار بار بازدید -
3 هفته پیش
-
Dewan Agung, Bisa Diisi Mantan
Dewan Agung, Bisa Diisi Mantan Presiden, Jokowi Masih Latah Berkuasa?
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengingatkan agar revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak sekadar untuk bagi-bagi kekuasaan. Pasalnya, menurut Adi, publik mulai menduga ada tujuan bagi-bagi kekuasaan di balik revisi UU Wantimpres yang pembahasannya dikebut satu hari oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR hingga diputuskan akan dibawa ke paripurna dan menjadi insiatif dari parlemen tersebut.
Apalagi, salah satu perubahannya adalah nomenklatur yang disepakati menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Padahal, lembaga tersebut sudah dihapuskan setelah dilakukan amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lalu, tugas dan fungsinya digantikan oleh Wantimpres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Selain itu, Adi menyebut, wacana menghidupkan kembali DPA adalah kelanjutan dari ide presidential club yang ingin mengakomodasi para mantan presiden, sehingga memberikan kontribusi pemikiran sampai gagasan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Untuk menghindari kesan bagi-bagi kekuasaan, Adi meminta agar yang berkepentingan membuka dengan terang perihal revisi UU Wantimpres hingga perubahan nomenklatur menjadi DPA tersebut. Sehingga publik bisa melihat manfaatnya.
#jokowi #president #dprri #ruu
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jangan Lupa Subscribe, Like, & Comment Yaa!
@youthtvindonesia
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Follow Akun Social Media YouthTV Indonesia :
Instagram : Instagram: youthtv_indonesia
TikTok : TikTok: youthtvindonesia
Facebook : Facebook: youthtv.indonesia
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno mengingatkan agar revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak sekadar untuk bagi-bagi kekuasaan. Pasalnya, menurut Adi, publik mulai menduga ada tujuan bagi-bagi kekuasaan di balik revisi UU Wantimpres yang pembahasannya dikebut satu hari oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR hingga diputuskan akan dibawa ke paripurna dan menjadi insiatif dari parlemen tersebut.
Apalagi, salah satu perubahannya adalah nomenklatur yang disepakati menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Padahal, lembaga tersebut sudah dihapuskan setelah dilakukan amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Lalu, tugas dan fungsinya digantikan oleh Wantimpres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Selain itu, Adi menyebut, wacana menghidupkan kembali DPA adalah kelanjutan dari ide presidential club yang ingin mengakomodasi para mantan presiden, sehingga memberikan kontribusi pemikiran sampai gagasan untuk pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Untuk menghindari kesan bagi-bagi kekuasaan, Adi meminta agar yang berkepentingan membuka dengan terang perihal revisi UU Wantimpres hingga perubahan nomenklatur menjadi DPA tersebut. Sehingga publik bisa melihat manfaatnya.
#jokowi #president #dprri #ruu
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Jangan Lupa Subscribe, Like, & Comment Yaa!
@youthtvindonesia
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Follow Akun Social Media YouthTV Indonesia :
Instagram : Instagram: youthtv_indonesia
TikTok : TikTok: youthtvindonesia
Facebook : Facebook: youthtv.indonesia
---------------------------------------------------------------------------------------------------
3 هفته پیش
در تاریخ 1403/04/20 منتشر شده
است.
18,506
بـار بازدید شده