Tangan Ketiga di Balik Izin Tambang | Dokumenter
112 هزار بار بازدید -
7 روز پیش
-
TEMPO.CO - Kisah ini dimulai
TEMPO.CO - Kisah ini dimulai dari keresahan banyak pengusaha yang sering jadi sapi perah ketika musim pilkada datang.
Kasus korupsi bekas Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (AGK) jadi titik balik betapa korupnya sistem birokrasi kita.
KPK mendakwa AGK dengan banyak tuduhan, mulai dari gratifikasi hingga persoalan pemberian izin tambang. Bahkan nama mantu presiden Jokowi disebut dalam persidangan. Ia diduga ikut meminta konsesi tambang, yang kemudian santer dengan sebutan blok Medan.
Permintaan upeti tak cuma saat kontestasi pilkada saja, tapi terus berlanjut hingga si calon kepala daerah sampai kursi kekuasaan. Dalam kasus AGK, ia kerap meminta upeti ke pengusaha untuk kebutuhan pribadi.
Korupsi kepala daerah memang bukan hal baru. Sejak 2004 hingga 3 Januari 2022 tak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota yang diciduk oleh KPK. Jumlah itu tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang 2010 hingga Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Ini jadi bukti bahwa korupsi tak pernah hilang. Korupsi melekat pada kekuasaan. Siapapun yang berkuasa, godaan korupsi menyertainya.
#korupsi #tambang
Official Website: https://www.tempo.co
Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: @tempovideochannel
Kasus korupsi bekas Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba (AGK) jadi titik balik betapa korupnya sistem birokrasi kita.
KPK mendakwa AGK dengan banyak tuduhan, mulai dari gratifikasi hingga persoalan pemberian izin tambang. Bahkan nama mantu presiden Jokowi disebut dalam persidangan. Ia diduga ikut meminta konsesi tambang, yang kemudian santer dengan sebutan blok Medan.
Permintaan upeti tak cuma saat kontestasi pilkada saja, tapi terus berlanjut hingga si calon kepala daerah sampai kursi kekuasaan. Dalam kasus AGK, ia kerap meminta upeti ke pengusaha untuk kebutuhan pribadi.
Korupsi kepala daerah memang bukan hal baru. Sejak 2004 hingga 3 Januari 2022 tak kurang dari 22 Gubernur dan 148 bupati/wali kota yang diciduk oleh KPK. Jumlah itu tentu bisa lebih besar jika digabungkan dengan data dari Kejaksaan dan Kepolisian. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, sepanjang 2010 hingga Juni 2018 tak kurang dari 253 kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka korupsi.
Ini jadi bukti bahwa korupsi tak pernah hilang. Korupsi melekat pada kekuasaan. Siapapun yang berkuasa, godaan korupsi menyertainya.
#korupsi #tambang
Official Website: https://www.tempo.co
Dukung Channel YouTube TEMPO dengan join membership Pendukung TEMPO.
Klik: @tempovideochannel
7 روز پیش
در تاریخ 1403/06/20 منتشر شده
است.
112,044
بـار بازدید شده